PURWODADI@MAGETAN.GO.ID,MALANG –- Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Bapak Drs. Khumaidi sebagai fasilitator berkesempatan untuk menyajikan materi tersebut pada hari Rabu (23/06/2021) pukul 10.30 WIB. Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran; dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan; sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa; sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan; sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang. Pada Pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018, Kepala Desa menyampaikan laporan  pelaksanaan APB Desa semester pertama  kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri dari, laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dengan cara  menggabungkan seluruh laporan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu  kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan  konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada  Menteri melalui Direktur Jenderal Bina  Pemerintahan Desa paling lambat minggu  kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Kewajiban Kepala Desa dalam Permendagri 20/2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan Kepala Desa Terdiri dari, Laporan pelaksanaan APB Desa semester I dan Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan Peraturan desa (Perdes) dilampiri: Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program yang Masuk Desa. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes disusun oleh Bupati/Walikota paling lambat April Minggu ke 2. Penginformasian kepada masyarakat melalui baliho, banner, papan pengumuman dan media informasi yang lain. Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap  akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling  lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran  berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan, laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi apb desa; catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan  program lainnya yang masuk ke desa. Dalam Pasal 71 disebutkan laporan pertanggungjawaban  merupakan bagian dari laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan  laporan konsolidasi realisasi  pelaksanaan apb desa kepada  menteri melalui direktur jenderal  bina pemerintahan desa paling  lambat minggu kedua bulan april  tahun berjalan. Pasal 72, laporan diinformasikan  kepada masyarakat melalui  media informasi. Informasi paling sedikit  memuat laporan realisasi apb  desa; laporan realisasi  kegiatan; kegiatan yang belum  selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan